Departemen Komunikasi dan Informatika yakin mampu memenuhi target penggunaan 'software legal' sampai dengan 31 Desember 2011 di semua jajaran pemerintah. Guna memenuhi kebutuhan terhadap software pilihan cerdik tersebut, Depkominfo telah menyiapkan materi CD software sumber terbuka berikut dokumentasi untuk disebarluaskan.

Sebagaimana dibeberitakan di harian Bisnis Indonesia terbitan hari ini (2009-07-22), Ditjen Aplikasi Telematika bekerja sama dengan Deputi Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kementerian Ristek akan mendukung inisiatif instansi pemerintah untuk melakukan migrasi.

Kegiatan Open Source di lingkungan kedua kementrian tersebut bukan hal baru dan sejak dini telah dilakukan berbagai upaya untuk memberdayakan pontesi nasional sekaligus menghemat biaya dan devisa negara. Diawali Program Nasional: "Indonesia, Go Open Source!" (IGOS) yang dicanangkan sejak tahun 2004, berbagai macam kegiatan sosialisasi bersama segenap lapisan masyarakat telah dilakukan secara konsisten baik di lingkungan akademisi, instansi pemerintah, swasta maupun komunitas (A-B-G & community) guna memangkas dampak negatif akibat penangguhan biaya ' Pungli' ketika masyarakat menggunakan perangkat lunak proprietari.

Tersedianya pilihan open source yang memadai adalah sebuah berkah dengan dampak positif ganda, baik instan maupun (terutama) dalam jangka panjang. Bagi perusahan atau instansi pemerintah ia memberikan dampak penghematan tanpa penurunan kinerja, sementara daya saing meningkat akibat penurunan biaya produksi. Bagi masyarakat luas dan akademisi adalah solusi merdeka terhadap belenggu lilitan biaya lisensi dan ketergantungan terhadap pemasok tunggal.

Dibalik dampak samping namun positif yang mengiringi kiat penggunaan solusi open source, adalah keterbukaan sumber pemrograman dan hak untuk melakukan perbaikan terhadap software open source (berlisensi GPL), interoperabiltas platform silang, dan standarisasi dokumen terbuka yang menjamin keselarasan pertukaran dokumen antar pengguna sepanjang masa.

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah telah membangun infrastruktur dukungan teknis skala nasional yang terdiri dari POSS dan IGOS Center di seluruh wilayah NKRI. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, hari ini dan besok diselenggarakan Seminar: Kisah Sukses IGOS yang mengangkat dan merupakan ruang pamer keberhasilan gerakan nasional: "Indonesia, Go Open Source!" di Gedung BPPT Jakarta.

Tekad pemerintah untuk berdaulat telah diekspresikan dengan penerbitan himbauan resmi berupa surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 01/2009 perihal Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software ke seluruh pimpinan instansi Pemerintah tertanggal 30 Maret 2009 lampau.

Saat ini sedang dipersiapkan terselenggaranya IGOS Summit babak ke-3 dan Global Conference on Open Source (GCOS) yang akan dihadiri pakar software open source kelas dunia pada tanggal 26-27 Oktober 2009, didukung penuh oleh Depkominfo bersama kementerian Ristek sebagai tuan rumah dan Asosiasi Open Source Indonesia ( AOSI) sebagai penyelenggara.